Hai, Teman KOCO! Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang inflasi yang seringkali terjadi dalam dunia ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan fiskal sebagai salah satu cara dalam mengatasi inflasi. Dengan adanya kebijakan ekonomi ini, pemerintah dapat lebih mudah mengatur atau mengendalikan suatu hal yang mampu menjaga perekonomian negara, misalnya mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, mau tau selengkapnya mengenai dua kebijakan ekonomi ini? Yuk, simak penjelasannya di bawah ini!

Kebijakan Moneter dan Fiskal

Yap, tentu saja kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan dua kebijakan ekonomi yang berbeda. Namun, sebelum itu kamu perlu mengetahui jenis-jenis dari kebijakan ekonomi terlebih dahulu. Jadi, ada beberapa jenis kebijakan dalam pembangunan ekonomi, di antaranya yaitu:

• Kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang terbagi menjadi dua yaitu
  • Kebijakan Pengembangan atau Promosi Ekspor
  • Kebijakan Proteksi atau Kebijakan Impor
• Kebijakan Fiskal
• Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter

Walaupun kebijakan ekonomi ada tiga jenis, namun pada materi kali ini Minco akan fokus pada dua kebijakan saja, salah satunya yaitu kebijakan moneter. Jenis kebijakan ekonomi yang satu ini mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar agar dapat mencapai kestabilan ekonomi.

Tujuan kebijakan moneter

Seperti halnya kebijakan lain, kebijakan moneter tentu saja mempunyai tujuan juga di antaranya yaitu:

Menjaga stabilitas ekonomi

Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini karena bisa mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Untuk itu kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa.

Menjaga stabilitas harga

Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Nah, turunnya permintaan ini juga dapat mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, begitu pula sebaliknya.

Meningkatkan kesempatan kerja

Dengan menerapkan kebijakan moneter yaitu mengatur jumlah uang beredar di masyarakat maka perekonomian akan menjadi stabil. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja.

Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran

Salah satu tujuan kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing, dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri.

Jenis Kebijakan Moneter

Perlu kamu ketahui, terdapat dua jenis kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia yaitu tight money policy (kebijakan uang ketat) dan easy money policy (kebijakan uang longgar). Berikut penjelasannya:

Tight money policy

Kebijakan moneter yang satu ini untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Caranya adalah dengan menaikkan suku bunga (kebijakan diskonto), menjual surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka), menaikkan cadangan kas (kebijakan cash ratio), dan membatasi atau memperketat pemberian kredit.

Easy money policy

Selanjutnya yaitu kebijakan uang longgar atau easy money policy untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga (kebijakan diskonto), membeli surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka), penurunan cadangan kas (kebijakan cash ratio), dan mempermudah pemberian kredit.

Instrumen Kebijakan Moneter

Dalam kebijakan moneter, ada beberapa instrumen yang perlu untuk dipahami. Di antaranya yaitu:

• Operasi Pasar Terbuka → Kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
• Diskonto → Kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah (menaikkan atau menurunkan) tingkat suku bunga bank umum.
• Dorongan Moral → Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. lainnya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan.
• Kredit selektif → Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan syarat 5C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition).
• Cadangan kas di bank (cash ratio policy) → Kebijakan bank sentral yang berfungsi untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank.

Kebijakan Fiskal

Okey, setelah kamu memahami tentang kebijakan moneter sekarang kita akan belajar mengenai kebijakan ekonomi yaitu kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik.

Tujuan kebijakan fiskal

Ada beberapa tujuan dari penerapan kebijakan fiskal yang perlu kamu ketahui, yaitu:

Memperbaiki keadaan perekoniman

Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur tingkat konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y).

Meningkatkan kesempatan kerja

Sama halnya dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal juga bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pemerintah dapat meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja.

Menjaga kestabilan harga dan laju inflasi

Agar tujuan ini dapat terwujud, pemerintah menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat.

Meningkatkan distribusi pendapatan nasional

Implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara.

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Untuk jenisnya sendiri, kebijakan fiskal terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu:

Ekspansif

Kebijakan fiskal yang satu ini dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan jumlah pengangguran yang tinggi, yakni dengan cara meningkatkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak.

Kontraktif

Untuk jenis kontraktif, kebijakan fiskal dilakukan untuk membuat pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dengan cara menurunkan tingkat belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak.

Disengaja

Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal yang disengaja. Artinya, kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan ataupun perubahan pengeluaran pemerintah.

Tidak disengaja

Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, kebijakan fiskal yang satu ini bertujuan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Ada beberapa instrumen dalam sebuah komunitas, di antaranya yaitu:

• Kebijakan Perpajakan: Kebijakan ini berkaitan erat dengan amandemen baru dalam hal pajak langsung dan tidak langsung. Kebijakan fiskal perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang memiliki otoritas publik yang kuat dan mempengaruhi perubahan pendapatan, investasi, dan konsumsi. Pemerintah akan membuat kebijakan perpajakan secara progresif setelah menganalisa efek dari peningkatan maupun penurunan pajak.
• Kebijakan Pengeluaran Pemerintah: kebijakan ini memprioritaskan pengeluaran pemerintah untuk sektor yang penting dan mendesak, seperti pembukaan sekolah, pembangunan jalan umum, jembatan, jalur transportasi, serta biaya operasional pemerintah.
• Kebijakan Pembiayaan Defisit: Merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan apabila pemerintah mengalami defisit atau jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Salah satu caranya bisa dengan mengeluarkan mata uang baru dari bank sentral negara, namun di sisi lain hal ini juga dapat menyebabkan daya beli mata uang turun dan terjadinya inflasi.
• Kebijakan Utang Publik: Kebijakan ini dikeluarkan apabila kebijakan pembiayaan defisit dinilai tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran publik.Kebijakan utang publik bertujuan untuk meningkatkan kas pemerintahan dengan menggunakan utang yang berasal dari sumber internal seperti pinjaman pasar, obligasi kompensasi, atau SBN (Surat berharga negara), dan sumber eksternal dari pinjaman pasar eksternal atau lembaga internasional seperti IDA, Bank Dunia, IMF, dan rekanan lainnya.

Bagaimana, Teman KOCO? Sudah mulai paham kan dengan materi kali ini?

Kalau kamu ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar, ya.

Kamu juga bisa mendownload rangkuman materi gratis atau bertanya langsung dengan guru menggunakan KOCO Star.   

Yuk, dapatkan semua aksesnya dengan klik banner di bawah ini!